Logo
images

HOP Karoke dan Restoran

PHRI Dukung Penutupan HOP Karaoke

fokustangerang, TANGERANG-Ketua Harian Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Kota Tangerang, Oman Djumansyah mendukung penutupan HOP Karoke yang disuarakan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Tangerang dan para aktifis Aliansi LSM Tangerang beberapa waktu lalu.

"Kalau memang tidak memiliki izin ya silahkan Pemkot tindak dengan melakukan penutupan, sesuai dengan aturan yang berlaku, PHRI sangat mendukung langkah itu, karena memang aturan harus ditegakan," ujar Oman Djumansyah kepada wartawan, Kamis (11/1/2018).

Lebih jauh mantan Anggota DPRD Kota Tangerang ini menyatakan, berdasarkan data yang ada di PHRI Kota Tangerang, HOP karoke dan restoran tersebut belum tergabung dalam anggota PHRI, sebagaimana lazim nya usaha kepariwisataan lainnya, seperti hotel dan restoran.

"Memang aturan untuk menjadi anggota PHRI cukup ketat, artinya restoran atau hotel harus memiliki izin resmi dari Pemkot Tangerang, baru bisa diakui sebagai anggota, kalau yang ilegal kita tidak menerima, dan HOP rasanya belum masuk keanggotaan kita, dan kriteria itu belum masuk, kalau mereka tidak mengantongi izin," ujar Oman yang juga salah satu ketua RW dilingkungan Komplek PDK Kota Tangerang yang letaknya berseberangan dengan lokasi HOP karoke ini.

Oman menyatakan, seharusnya Pemkot Tangerang berani mengambil langkah tegas terhadap keberadaan restoran yang memiliki fasilitas karoke seperti HOP yang tidak memiliki izin. Karena hal tersebut akan menjadi dampak buruk bagi usaha kepariwisataan di Kota Tangerang, karena akan banyak pengusaha-pengusaha "nakal" nantinya yang semaunya mendirikan usaha karoke ilegal yang berkedok izin rumah makan.

"Kalau memang usahanya restoran ya harus jelas izinnya restoran, kalau karoke lain lagi, itu hiburan murni, kalau sekedar hiburan buat tamu cukup dengan live musik dan itu pun terbatas jam nya," ujar Oman.

Sebelumnya aktifis Aliansi LSM Tangerang. Agus Syahrul Rijal, dan Hendri Zein meminta agar Pemkot Tangerang bertindak tegas dengan menutup restoran dan karoke HOP. Pasalnya keberadaan karoke yang berlokasi di Jalan KH Hasim Ashari tersebut banyak melanggar aturan hukum, baik peraturan daerah (Perda) maupun ketentuan aturan lain, termasuk KUHP.

"Selain tidak mengantongi Izin Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP), keberadaan Karoke Hop karoke menyalahi peruntukan perizinan yang dikeluarkan Pemkot Tangerang, karena izinnya mendirikan restoran, kenapa kok berdiri karoke," kata Hendri Zein.

Berdasarkan hasil investigasi dari pihaknya, tambah Hendri diduga ada oknum Anggota DPRD Kota Tangerang yang berada dibelakang berdirinya restoran dan karoke Hop.

"Kita lagi mencari keterangan lebih jauh, soal oknum Anggota DPRD Kota Tangerang yang katanya memiliki saham di Hop Restoran dan Karoke, kalau bener seperti itu kita akan bawa persoalan ini ke proses hukum, karena jelas-jelas ini menyalahi ketentuan," katanya.

Hal senada juga disampaikan Ketua MUI Kota Tangerang KH Edi Djunaidi yang meminta Pemkot Tangerang segera meneutup HOP Karoke. Jika memang keberadaan banyak mendatangkan mudorat. "Kita akan menyampaikan hal ini kepada Pemkot Tangerang," katanya.

Sebelumnya pemilik HOP Restoran Dodi mengakui, jika fasilitas karaoke yang dimiliki HOP Restoran belum memiliki izin TDUP dari Pemkot Tangerang.

"Memang belum ada izinnya, namun sudah kita ajukan untuk diproses, sampai saat ini belum selesai," kata Dodi.

Lebih jauh Dodi menjelaskan, kalau karaoke yang dimiliki HOP Restoran adalah fasilitas pendukung restoran, dan hal ini juga diketahui oleh pihak Pemkot Tangerang sebagai penunjang pariwisata di Kota Tangerang. (tim)


TAG , , ,

Tinggalkan Komentar