Logo
images

Aktifis Anti Korupsi Gufroni

Aktifis Anti Korupsi Minta KPK Turun di Pilkada Serentak Banten

Gufroni: Calon Tunggal Sebuah Ironi

fokustangerang, TANGERANG - Aktivis antikorupsi yang juga Kordinator Banten Bersih Gufroni meminta Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) untuk turun ke Banten terkait dengan Pilkada serentak yang digelar di empat daerah di Banten. Terutama di daerah yang terjadi fenomena calon tunggal.

Ia menilai, telah terjadi anomali dalam pemilihan kepala daerah di Banten, karena tiga pilkada, yaitu di Lebak, Tangerang, dan Kota Tangerang, menjadi daerah yang dipastikan hanya diikuti oleh calon tunggal dan petahana.

Lebih jauh Dosen Universitas Muhamadiyah Tangerang (UMT) ini menyatakan, fakta tersebut sangat disayangkan. Apalagi UU Pilkada membuka seluas-luasnya bagi partai mengusung calon sendiri. Tak kalah penting, menurutnya, warga Banten punya hak memilih calon yang punya kredibilitas. Bila hanya satu calon tunggal, masyarakat tidak memiliki calon alternatif kecuali kotak kosong.

"Inilah ironi ketika dalam pilkada hanya ada satu calon tunggal," kata Gufroni dalam keterangan kepada wartawan, Kamis (11/1/2018).

Fenomena calon tunggal di tiga daerah di Banten ini, tambahnya juga menunjukkan partai gagal melakukan kaderisasi. Ia menduga fenomena calon tunggal partai ini bagian dari strategi calon petahana memborong partai.

"Ini anomali di mana 3 daerah itu pemilihnya banyak dan banyak orang mempunyai kompetensi dan kapasitas untuk dicalonkan," ujar aktifis anti korupsi ini.

Ia memperkirakan, pilkada di tiga daerah di Provinisi Banten terutama di Kota dan Kabupaten Tangerang, hanya akan berjalan secara seremonial dan menggugurkan aspek prosedural.

"Ada baiknya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penelusuran terhadap dugaan money politik berupa mahar politik, karena fenomena memborong partai oleh petahana ini, bukan tidak mungkin disertai pemberian mahar politik," katanya.

Lebih jauh mantan aktifis 98 yang tengah menempuh pendidikan S3 ini menyatakan, jika disertai dengan pemberian mahar, maka hal tersebut bisa dikategorikan sebagai tindak pidana politik uang.

"Saya minta KPK harus menelusuri indikasi adanya politik uang ini, karena dugaan ini sangat kuat sekali terjadi di Pilkada serentak di Banten kali ini," katanya. (can/dtc)


TAG , , , , ,

Tinggalkan Komentar